DPD PPI Sulsel Audiensi dengan Kesyahbandaran Utama Makassar

La-capila.com, MAKASSAR – Kesejahteraan pelaut Indonesia terus menjadi sasaran, salah satu perjuangan DPD PPI SUL-SEL Dalam forum audiensi PPI dengan Syahbandar Makassar yang digelar di Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, PPI menyampaikan tentang kondisi miris ketenagakerjaan pelaut Indonesia dan BPJS ketenagakerjaan, Jum’at (26/07/19) Jl. Hatta No.2, Mampu, Kec. Wajo, Kota Makassar

Anhar Bendahara DPD PPI Sulsel mengatakan selama ini kendala PPI sebagai serikat pekerja pelaut menilai kesadaran pelaut masih minim pengetahuan dalam hal memiliki BPJS ketenagakerjaan

Dimana awak kapal saat ini hanya memiliki bpjs kesehatan, Namun perlu di ketahui bahwa bpjs ketenagakerjaan bisa memberikan perlindungan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan

Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya kalau terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraannya secara drastis,” Terang Anhar

Ketua DPD PPI SUL-SEL Sukardi Sulkarnain menambahkan bahwa Pelaut saat ingin mengadu sering mendapatkan intimidasi dan langsung di berhentikan oleh pihak perusahaan, inilah yang menjadi PR kami sebagai serikat pekerja agar para pelaut mendapatkan perlindungan hukum dari pihak terkait

Disamping itu, institusi pemerintah terkait kepelautan, badan-badan diklat baik negeri maupun swasta, dan perusahaan-perusahaan pelayaran terkesan masih belum bisa menerima kehadiran serikat pekerja.

” Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja atau serikat buruh

Lebih lanjut ketua DPD PPI SUL-SEL mengatakan bahwa sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 28 berbunyi:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Shaipul Horry SH, MM menyambut baik kedatangan DPD PPI SUL-SEL dan sangat mengapresiasi apa yang menjadi program kerja PPI Sulawesi Selatan.

Ditambahkan Shaiful Horry sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan audiensi ini karena bisa memberikan masukan yang positif dan tetap bisa bersinergi serta akan menfasilitasi DPD PPI SUL-SEL apabila akan melakukan sosialisasi ke kapal-kapal.

(Jfr/Lc)

Tinggalkan Balasan